www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

NTFP-EP beri pelatihan Bisnis dan HAM

Posted by On 18.50

NTFP-EP beri pelatihan Bisnis dan HAM

NTFP-EP beri pelatihan Bisnis dan HAM

id ntfp,bisnis,ham

Ilustrasi (ntfp.org)

Kami mendorong dalam sektor bisnis untuk tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di DAS Lariang Palu, (Antaranews Sulteng) - Non Timber Forest Product Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia memfasilitasi pelatihan bagi pemangku kepentingan, masyarakat sipil, pemerintah dan swasta menyangkut bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di Kota Palu.
Direktur NTFP-EP Indonesia Jusupta Tarigan dalam siaran pers, di Palu, Kamis, mengatakan pelatihan yang difasilitasi ini merupakan langkah dasar bagi pemangku ke pentingan dan pemangku hak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat memahami dan meningkatkan kapasitas mereka terkait konsep dasar HAM dan bisnis.
"Kami mendorong dalam sektor bisnis untuk tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di DAS Lariang," ujar Jusupta.
Jusupta menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkaya informasi, wawasan dan pemahaman mengenai instrumen HAM yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat.
Dia berharap pemangku kepentingan, dapat mengimplementasikan instrument HAM yang berhubungan dengan bisnis berbasis sumber daya alam.
"Ini melihat tipologi potensi kasus konflik antara masyarakat dan bisnis di DAS Lariang yang cukup besar, sehingga pelatihan kali ini menyasar lebih luas penggunaan instrumen hukum HAM internasional dan nasional, untuk advokasi kasus-kasus masyarakat di Indonesia," ujar Jusupta.
Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman mengat akan dalam pengelolaan sumber daya alam, mestinya dilakukan secara bersama-sama.
Namun kenyataannya tidak demikian, sehingga perlu diingatkan kepada pemerintah agar pengelolaan sumber daya harus berimbang dan memperhatikan pihak lainnya, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan HAM.
"Kita harus selalu memperingatkan pemerintah dan sektor swasta, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, agar dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi persoalan yang melanggar HAM, dan jika itu terjadi, maka negara mesti melakukan pemulihan terhadap korban," ujar Wahyu pula. Pewarta : Fauzi
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sumber: Antara Keuangan Sulteng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »