www.AlvinAdam.com


Berita 24 Sulawesi Tengah

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

BPK Sulteng serahkan LHPK pemerintah daerah

Posted by On 12.12

BPK Sulteng serahkan LHPK pemerintah daerah

BPK Sulteng serahkan LHPK pemerintah daerah

id bpk

Ilustrasi (ANTARA/BPK)

Ini merupakan bentuk transparansi dan wujud tanggung jawab BPK dalam mengembang amanat Undang-Undang Dasar 1945 Palu, (Antaranews Sulteng) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat petang, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja (LHPK) tahun 2017 terhadap sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sulteng.
Ketua BPK Sulteng Khabib Zainuri secara simbolis menyerahkan LHPK kepada perwakilan masing-masing pemerintah daerah yakni Pemprov Sulteng diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Mulyono dan Wakil Ketua DPRD Alimuddin Pada.
Kemudian Bupati Donggala Kasman Lassa dan Wakil Ketua DPRD Donggala Abubakar Aljufri. Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman dan Ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif. Sekretaris Kota Palu dan Wakil Ketua DPRD Kota Palu Basmin Karim.
Wakil Bupati Tojo Una-Una Admin AS Lasimpala dan Wakil Ketua DPRD Tojo Una-Una, serta Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut dan Sekda Banggai Laut.
Ketua BPK Sulteng Khabib Zainuri menjelaskan LHPK yang diserahkan yakni kinerja dan efektivitas pemenuhan dan distribusi guru dan tenaga pendidik, tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun anggaran 2017, pada Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala.
Kemudian kinerja dan efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2016 dan semester I tahun 2017, pada Pemkab Banggai Laut dan Pemkab Touna.
Selanjutnya kinerja pengelolaan aset tetap tahun anggaran 2016 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2017 un tuk Pemkab Tolitoli. Serta kinerja dan efektivitas pengelolaan transportasi umum dalam kota tahun anggaran 2016 dan semester I tahun anggaran 2017, pada pemerintah Kota Palu.
"Ini merupakan bentuk transparansi dan wujud tanggung jawab BPK dalam mengembang amanat Undang-Undang Dasar 1945," kata Zainuri.
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, BPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
"BPK sebagai lembaga pemeriksa independen, menjadi tumpuan masyarakat luas, untuk dapat memberikan kontribusi menuju Indonesia ke arah yang lebih baik," ujarnya. Pewarta : Fauzi
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sumber: Antara Seputar Sulteng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »