www.AlvinAdam.com


Berita 24 Sulawesi Tengah

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 01.26

Mitos Panjang Pantai dan Polemik Kebiasaan Impor Garam

Kapal Perang yang Dijarah buat Proyek Luar Angkasa Cina?
Kapal Perang yang Dijarah buat Proyek Luar Angkasa Cina?
Akhir Tragis USS Houston, Kapal Kesayangan Presiden Roosevelt
Akhir Tragis USS Houston, Kapal Kesayangan Presiden Roosevelt
Sindikat China Penjarah Kapal Perang di Laut Asia Tenggara
Sindikat China Penjarah Kapal Perang di Laut Asia Tenggara
Pertarungan Dua Ingatan Pada Bangkai Kapal Perang
Pertarungan Dua Ingatan Pada Bangkai Kapal Perang
Antara Jilbab, NKK/BKK, dan Daoed Joesoef
Antara Jilbab, NKK/BKK, dan Daoed Joesoef
Inflasi Bakal Jinak di 2020, Bagaimana Dampaknya Pada Bunga KPR?
Inflasi Bakal Jinak di 2020, Bagaimana Dampaknya Pada Bunga KPR?
Djaali Bermanuver Lagi, Sebut Ijazah UNJ yang Sekarang Tidak Sah
Djaali Bermanuver Lagi, Sebut Ijazah UNJ yang Sekarang Tidak Sah
Kantornya Jadi Pintu Masuk Penjarahan Kapal, Menhub Koreksi Diri
Kantornya Jadi Pintu Masuk Penjarahan Kapal, Menhub Koreksi Diri
Pengamat Nilai Konflik Hanura untuk Pancing Perhatian Publik
Pengamat Nilai Konflik Hanura untuk Pancing Perhatian Publik
Elektabilitas PDIP dan Golkar Tertinggi di Survei LSI Denny JA
Elektabilitas PDIP dan Golkar Tertinggi di Survei LSI Denny JA
KPK-Polri Siap Tangkap Calon yang Gunakan Politik    Uang di Pilkada
KPK-Polri Siap Tangkap Calon yang Gunakan Politik Uang di Pilkada
Pengamat Nilai Konflik Hanura untuk Pancing Perhatian Publik
Pengamat Nilai Konflik Hanura untuk Pancing Perhatian Publik
Wakapolri Sebut Penembakan oleh Brimob untuk Membela Diri
Wakapolri Sebut Penembakan oleh Brimob untuk Membela Diri
Saksi Kemenhub: Taksi Online Sudah Diakomodasi dalam UU Lalu Lintas
Saksi Kemenhub: Taksi Online Sudah Diakomodasi dalam UU Lalu Lintas
Kantornya Jadi Pintu Masuk Penjarahan Kapal, Menhub Koreksi Diri
Kantornya Jadi Pintu Masuk Penjarahan Kapal, Menhub Koreksi Diri
Gempa Berkekuatan 5,1 SR Guncang Aceh
Gempa Berkekuatan 5,1 SR Guncang Aceh
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di SMA Kentucky
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di SMA Kentucky
Gempa 4,2 SR Guncang Kabupaten Lebak Banten
Gem pa 4,2 SR Guncang Kabupaten Lebak Banten
Penjualan Truk yang Terdongkrak Proyek Infrastruktur Jokowi
Penjualan Truk yang Terdongkrak Proyek Infrastruktur Jokowi
Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia
Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia
90% Pengguna Kereta Api adalah Penumpang Jarak Dekat
90% Pengguna Kereta Api adalah Penumpan g Jarak Dekat
Pertarungan Dua Ingatan Pada Bangkai Kapal Perang
Pertarungan Dua Ingatan Pada Bangkai Kapal Perang
Problem Akut Ketimpangan dan Upaya-Upaya Mengatasinya
Problem Akut Ketimpangan dan Upaya-Upaya Mengatasinya
Apakah Prajurit TNI Berkompeten untuk Jabatan Sipil?
Apakah Prajurit TNI Berkompeten untuk Jabatan Sipil?
Legenda Pijat Patah Tulang Haji    Naim
Legenda Pijat Patah Tulang Haji Naim
Penolakan Diskriminasi Pilkada oleh Kaum Disabilitas
Penolakan Diskriminasi Pilkada oleh Kaum Disabilitas
KONSTRUKSI LRT KELAPA GADING VELODROME ROBOH
KONSTRUKSI LRT KELAPA GADING VELODROME ROBOH
Sumber: Google News | Berita 24 Sulteng

thumbnail

Posted by On 01.26

Kapolri Ancam Copot Jajarannya yang Gagal Cegah Konflik Sosial

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan perkembangan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7). Kapolri dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan perkembangan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7). Kapolri dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai potensi konflik sosial berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di dalam negeri.

Hal itu ia ungkapkan dalam pidatonya dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta, Rabu (24/1/2018).

"Konflik sosial massal, berbau suku, ras, seperti Tanjung Balai beberapa waktu lalu di Sumatera Utara, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi," kata Tito.

Menurut Tito, cukup sekali saja kerusuhan seperti di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah terjadi.

Ia berharap, kerusuhan sejenis tidak terjadi lagi di belahan wilayah Indonesia lainnya.

"Cukuplah Ambon, cukuplah Poso. Poso dan Ambon kita selesaikan dalam waktu yang sangat lama. Poso begitu jatuh korban 19 tahun," kata Tito.

Tito menekankan jajarannya melakukan p encegahan atau pemetaan potensi terjadinya konflik sosial tersebut, agar tak sampai pecah.

"Konflik sosial menjadi kunci. Penekanan saya kepada jajaran, lakukan pencegahan pemetaan potensi konflik, selesaikan potensi itu jangan sampai meledak," kata dia.

Jika konflik tersebut pecah, Tito akan ambil tindakan tegas kepada jajarannya. Tak main-main, Tito mengancam akan mencopot jajarannya yang lalai.

"Apakah konflik itu terjadi tanpa ada informasi intelijen baik dari jajaran intelijen maupun Binmas kepada para Kepala Satuan, Kapolres atau Kapolda," kata dia.

"Kalau ternyata tidak ada informasi dari jajaran intelijen, Binmas, copot pimpinan Binmas, copot pimpinan intelnya. Berarti mereka enggak kerja. Tingkat Polres, Kasat Intel copot, Kasat Binmas copot. Tingkat Polda Dir Intel copot, Dir Binmas copot. Bhabinkamtibmas enggak jalan," kata dia.

Termasuk, kata Tito, jika laporan sudah diberikan oleh jajara nnya di bawah, namun Kapolda di masing-masing daerah tak merespons. Maka Kapolda tersebut akan ia copot dari jabatannya.

"Tapi kalau informasi sudah disampaikan bahwa akan terjadi potensi konflik akan meledak dan disampaikan ke Kapolda, tapi Kapolda tidak melakukan reaksi atau respons yang tepat untuk menangani itu dengan segenap sumber dayanya, Kapoldanya saya copot, Kapolresnya copot," kata dia.

Tito menegaskan, ancamannya tersebut sudah sering ia buktikan selama ini.

"Ini sudah jalan, yang copot juga sudah banyak," kata mantan Kapolda Metro Jaya.

Berita Terkait

Bawaslu K eberatan Usul Kapolri soal Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

Ungkap Kasus Judi, Ditresnarkoba Polda Kepri Dapat Mobil Tercanggih dari Kapolri

Suapi Orang Tua Tak Dikenal yang Kelaparan, Bripka Yumanto Diundang Makan Kapolri

Kapolri Instruksikan Polisi Tak Menindak Nelayan yang Gunakan Cantrang

Kapolri: Tokoh-tokoh, Tolonglah Publik Kita Diberi Informasi Akurat

Terkini Lainnya

Kawat Menancap di Leher Buaya, Penyelam   atan Terus Dilakukan

Kawat Menancap di Leher Buaya, Penyelamatan Terus Dilakukan

Regional 24/01/2018, 16:22 WIB Dijambret di Jalan, Perempuan Ini Tarik Pelakunya Sampai Jatuh

Dijambret di Jalan, Perempuan Ini Tarik Pelakunya Sampai Jatuh

Megapolitan 24/01/2018, 16:20 WIB Kelebihan Muatan, Puluhan Truk Ditilang di Jagorawi

Kelebihan Muatan, Puluhan Truk Ditilang di Jagorawi

Megapolitan 24/01/2018, 16:20 WIB KPK Akan Umumkan LHKPN Peserta Pilkada pada 12 Februari 2018

KPK Akan Umumkan LHKPN Peserta Pilkada pada 12 Februari 2018

Nasional 24/01/2018 , 16:19 WIB Panik Tak Punya SIM, Alasan Pengemudi Cadillac Menyeret Polisi di Busway

Panik Tak Punya SIM, Alasan Pengemudi Cadillac Menyeret Polisi di Busway

Megapolitan 24/01/2018, 16:18 WIB Survei LSI: Gerindra Menguat jika Prabowo 'Nyapres'

Survei LSI: Gerindra Menguat jika Prabowo "Nyapres"

Nasional 24/01/2018, 16:17 WIB Terkait Kasus Ketua MUI Jagakarsa, Polisi Akan Minta Pendapat Ahli

Terkait Kasus Ketua MUI Jagakarsa, Polisi Akan Minta Pendapat Ahli

Megapolitan 24/01/2018, 16:17 WIB Pelaku Pelecehan Seksual di Gunungkidul Mengaku Hanya Iseng

Pelaku Pelecehan Seksual di Gunungkidul Mengaku Hanya Iseng

Regional 24/01/2018, 16:12 WIB Cerita Moeldoko Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2014...

Cerita Moeldoko Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2014...

Nasional 24/01/2018, 16:12 WIB PDI-P: Sejak Awal Kami Tak Sepakat dengan Presiden soal Rangkap Jabatan

PDI-P: Sejak Awal Kami Tak Sepakat dengan Presiden soal Rangkap Jabatan

Nasional 24/01/2018, 16:10 WIB Hujan Es dan Angin Kencang Landa Magelang, Sejumlah Pohon Tumbang

Hujan Es dan Angin Kencang Landa Magelang, Sejumlah Pohon Tumbang

Regional 24/01/2018, 16:09 WIB Tak Gunakan Jalur Kiri di Jln Thamrin, Pengendara Motor Belum Ditilang

Tak Gunakan Jalur Kiri di Jln Thamrin, Pengendara Motor Belum Ditilang

Megapolitan 24/01/2018, 16:08 WIB Pengalaman Pilkada DKI Jangan Terulang di Pilkada Serentak 2018

Pengalaman Pilkada DKI Jangan Terulang di Pilkada Serentak 2018

Nasional 24/01/2018, 16:04 WIB Modus Guru Cabul SMPN 184, Undang Siswanya ke Rumah untuk Rekap Nilai

Modus Guru Cabul SMPN 184, Undang Siswanya ke Rumah untuk Rekap Nilai

Megapolitan 24/01/2018, 16:00 WIB Anies Beberkan di Youtube 29 Hal yang Telah Dilakukan Dalam 100 Hari

Anies Beberkan di Youtube 29 Hal yang Telah Dilakukan Dalam 100 Hari

Megapolitan 24/01/2018, 15:59 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Sulteng

thumbnail

Posted by On 01.26

Survei LSI: PDIP dan Golkar Masuk Parpol Papan Atas

Liputan6.com, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil riset tentang isu partai politik di tengah tahun politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) berada di papan atas.

"PDIP di posisi pertama dengan raihan 22,2% , Golkar 15,5%, Gerindra 11,4%. Ini partai papan atas," ucap peneliti LSI Rully Akbar di kantornya, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

  • SRMC: Elektabilitas Jokowi Masih Paling Tinggi
  • Catatan Akhir Tahun 2017: Beda Pilihan, Utamakan Persatuan
  • FOTO: PKS, Gerindra dan PAN Resmi Usung Sudrajat-Syaikhu di Pilgub Jabar

Adapun Partai Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PPP, Perindro, PAN, masuk dalam papan tengah, bahkan ada di jajaran papan bawah.

"Demokrat 6,2%, PKB 6,0%, Nasdem 4,2%, PKS 3,8%, PPP 3,5%, Perindo 3,0%. Sedangkan PAN 2,0%, Hanura 0,7%, PSI dan PBB 0,3%, P KPI 0,2%. Dan yang tidak menjawab atau memilih sebanyak 20,7%," jelas Rully.

Beringin di Puncak

Dia menuturkan, meski PDIP berada di posisi pertama namun justru menurun. Di mana survei Agustus 2017 sebelumnya angkanya berada di 28,3% dan Desember 2017 di 22,7%.

Justru, lanjut Rully, Golkar yang tengah mengalami kenaikan. Pada Agustus 2017 hanya 11,6% dan Desember 13,8%.

"Suara PDIP menurun karena pemilih Golkar yang lari ke partai lain termasuk ke PDIP kembali ke kandang atau ke Golkar lagi," ungkap Rully.

1 dari 2 halaman

Airlangga Kunci Golkar

Jokowi Lanjut Kampanye di Cianjur
Ribuan massa berkostum merah tampak memenuhi Lapangan Joglo dengan terus mengibarkan bendera PDIP dan beberapa poster bergambar Megawati Soekarno Putri (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Rully menyebut kehadir an sosok Airlangga Hartarto dianggap memberi harapkan baru. Di mana sebelumnya partai berlambang pohon beringin itu dijegal akan kasus yang menimpa Setya Novanto.

"Sosok ketum baru partai Golkar, Airlangga Hartarto memberi harapan baru partai Golkar. Yang dikesankan bersih dan berintegritas membangun kembali kredibilitas partai yang sebelumnya diterpa isu negatif E-KTP. Selain itu program pro-rakyat yang dikampanyekan Airlangga disukai luas pemilih," kata Rully.

Karena itu, Golkar bersaing menjadi pesaing utama PDIP. Terutama sebagai posisi pemenang pemilu 2019.

"Kondisi ini tergantung pada Golkar sendiri. Golkar harus berupaya mendapatkan efek elektoral dari kinerja Jokowi. Dan sekarang terbukti, beberapa menteri dari kubu Golkar memperlihatkan Golkar berada di sisi pemerintah dan disisi Jokowi," Rully memungkasi.

Diketahui, survei dilakukan dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multi stage random sampling . Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Januari 2018.

Margin of error survei ini adalah plus minus 2.9 persen. Survei dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan depth interview narasumber.

Sumber: Google News | Berita 24 Sulteng

thumbnail

Posted by On 21.49

Mantan Mendikbud Daoed Joesoef meninggal dunia

Mantan Mendikbud Daoed Joesoef meninggal dunia

id daoed joesef

Mantan Mendikbud Daoed Joesoef (pepnews.com)

Jakarta, (Antaranews Sulteng)- Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Pembangunan III periode 1978-1983, Daoed Joesoef, menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (23/1) pukul 23.55 WIB pada usia 91 tahun.

Jenazah Daoed disemayamkan di rumah duka, Jalan Bangka VII Dalam Nomor 14, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Pemakaman Giri Tama, Bogor, Jawa Barat.

Menantu Daoed Joesoef, Bambang Pharmasetiawan, Rabu, mengatakan saat ini jenazah masih berada di rumah duka.

"Selain karena usia sudah tua, jantung bapak juga pernah dipasang ring pada 18 tahun yang lalu," kata Bambang.

Mendiang meninggalkan seorang istri, Sri Sulastri dan seorang anak, Sri Sulaksmi Damayanti, menantu, dan dua orang cucu.

Daoed Joesoef lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 8 Agustus 1926. Mendiang memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sorbonne, Perancis.

Daoed Joesoef merupakan seorang pendiri lembaga pemikiran Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Saat menjabat sebagai Mendikbud, Daoed Joesoef terkenal karena memperkenalkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang bertujuan membersihkan kampus dari kegiatan politik.

Pewarta : Indriani
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sumber: Antara Sulteng Terkini

thumbnail

Posted by On 21.48

Presiden lepas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya

Presiden lepas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya

id rohingya

Arsip: Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Menko PMK Puan Maharani (ketiga kiri), Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), dan Mensesneg Pratikno (kiri) memantau prajurit TNI Angkatan Udara memasukkan bantuan kemanusiaan Rohingya untuk ke dalam pesawat di Base Ops TNI AU Halim Perdanakusuma, Jaka

Saya berharap konsistensi kita dalam memberi bantuan kepada pengungsi Rohingya

Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusi aan untuk pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.

"Beberapa kali telah dikirimkan ke Cox Bazaar, nanti pesawat ini akan turun ke Chitagong, Bangladesh," kata Presiden Jokowi usai meninjau bantuan kemanusiaan yang sudah dimuat dalam pesawat Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma.

Presiden yang didampingi Wapres M Jusuf Kalla mengatakan pengungsi Rohingya di Bangladesh masih membutuhkan bantuan antara lain berupa obat-obatan.

"Nanti dilihat di sana karena pas kunjungan ke Bangladesh kalau memungkinkan kita mau nengok," ujarnya.

Ketika ditanya apakah juga akan mengunjungi RS Lapangan yang dibangun dengan bantuan Indonesia, Presiden mengatakan jika memungkinkan akan dilakukan.

"Kalau memungkinkan waktunya, karena dari Dhakka ke sana butuh waktu," ucapnya.

Ia menyebutkan dari laporan yang diterimanya, yang butuh bantuan tidak hanya ribua n tapi ratusan ribu pengungsi.

Mereka butuh uluran tangan dari negara-negara lain. "Saya berharap konsistensi kita dalam memberi bantuan kepada pengungsi Rohingya," katanya.

Presiden Jokowi mulai Rabu ini melakukan kinjungan ke sejumlah negara di Asia Selatan yaitu Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Kunjungan akan diawali dari Sri Lanka pada Rabu ini

Pewarta : Agus Salim
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sumber: Antara Sulteng Terkini

thumbnail

Posted by On 21.48

KPK: Novanto belum terbuka terkait kasus KTP-e

KPK: Novanto belum terbuka terkait kasus KTP-e

id kpk

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA /Makna Zaezar)

Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) Setya Novanto belum bersikap terbuka dan mengakui perbuatannya selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hal tersebut sebagai respons terkait pengajuan "justice collaborator" (JC) oleh mantan Ketua DPR RI itu. "Justice collaborator" adalah pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Jika status ini dikabulkan maka terdakwa akan mendapatkan keringanan tuntutan, menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dan kemudahan mendapatkan hak-hak sebagai narapidana nantinya.

"Status JC belum diputuskan, kami masih mempertimbangkan pengajuan yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun, perlu juga kami sampaikan ke publik bahwa cukup banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah orang yang prosesnya cukup sulit dan KPK mengeluarkan DPO diberikan posisi sebagai JC," kata Juru Bicara Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menjelaskan bahwa orang yang menjadi JC tentu saja harus mengakui kesalahannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya.

"Sampai saat ini, baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan," kata Febri.

Menurut dia, posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan se cara mudah karena syaratnya cukup berat dan filosofi dasar menjadi JC adalah bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar.

"Sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga mengakui dahulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini," ungkap Febri.

Dia mengungkapkan lembaganya sudah mengajukan setidaknya dua alat bukti terkait keterlibatan Novanto dalam perkara korupsi KTP-e di proses persidangan,

"Yang pertama, KPK membuktikan pengaruh dan peran dari Setya Novanto dalam pengaturan protek KTP-e. Itu yang sedang kami buktikan saat ini dan sejumlah saksi dan barang bukti sudah kami ajukan," tuturnya.

Selanjutnya yang kedua, KPK membuktikan dugaan aliran dana terhadap terdakwa Setya Novanto dengan cara yang sangat rumit dan berlapis.

"Itu yang sedang kami buktikan nanti tentu secara bertahap, kami juga buktikan yang lain seperti kerugian keuangan negara dan pihak-pihak lain yang juga diperkaya dalam kasus ini," u cap Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sumber: Antara Sulteng Top News

thumbnail

Posted by On 21.48

Presiden: infrastruktur dan pertanian atasi masalah Papua

Presiden: infrastruktur dan pertanian atasi masalah Papua

id jokowi

Presiden Joko Widodo. (ANTARA /Handout/Setpres/Agus Suparto)

...biarpun anggaran sudah besar, tapi untuk koordinasi di lapangan gak semudah di Jawa

Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Presiden Joko Widodo menyebutkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pertanian merupakan solusi untuk mengatasi berbagai masalah di Papua seperti penyebaran wabah penyakit dan gizi buruk.

"Mereka punya budaya dan adat atau tradisi, hak ulayat, sehingga tidak memungkinkan direlokasi, ternyata gak mungkin di relokasi karena masalah tradisi, hak ulayat adat," kata Presiden Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.

Presiden menyebutkan berkali-kali dirinya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengirimkan tim kesehatan ke daerah Papua yang menghadapi masalah penyebarab wabah penyakit dan gizi buruk.

"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa kita sudah mengirim tim pada September 2017, setelah itu 2-3 minggu perintah Panglima TNI dan Kapolri bawa tim kesahatan ke sana," tuturnya.

Ia mengingtakan bahwa medan yang harus dilalui cukup berat. "Jangan bayangkan lokasinya kayak di Jawa, ini hutan belantara antardistrik jauh, kampung tersebar kadang satu kampung hanya 30-40 KK," ungkapnya.

Menurut Jokowi, mereka punya budaya, adat, tradisi, hak ulayat yang tidak memungkinkan direlokasi," ucapnya.

Menurut dia, untuk menyelesaikan itu perlu pembangunan infrast ruktur dirampungkan agar isolasi terbuka. "Setelah terbuka, baru membangun pertanian sehingga mereka tidak berpindah-pondah untuk mencari makan".

"Pemweinyah perlu menyiapkan sumber pangan dari pertanian, bupati setuju bahwa harus ada pertanian sehingga mereka bisa menetap," imbuhnya.

Presiden menyebutkan dengan kondisi saat ini tidak mudah upaya vaksinasi dilakukan. Selain dokter susah masuk, penduduk juga banyak yang tidak mau divaksin.

"Sehingga biarpun anggaran sudah besar, tapi untuk koordinasi di lapangan gak semudah di Jawa," ujarnya.

Jokowi mengatakan peristiwa kondisi luar biasa tidak hanya terjadi di Asmat tapi juga di Nduga, Yahukimo, Dogiyai. "Sehingga pendekatannya pertama infrastruktur dan kedua pertanian pangan, sambil jangka pendek bidang kesehatan," demikian Jokowi.

Pewarta : Agus Salim
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018Sum ber: Antara Sulteng Top News